Sertifikasi P-IRT

     Dunia semakin maju akan globalisasi. Manusia dituntut untuk dapat bertahan menghadapi persaingan yang ada. Sama halnya seperti mahasiswi yang harus mampu bertahan dengan keterbatasan ekonomi terutama bagi anak yang tinggal di perantauan. 

Tuntuan gaya hidup yang tinggi, keperluan kuliah, biaya pendidikan hingga melulu soal perut. Tapi seharusnya pola pikir mahasiswa itu tidak seperti anak SD yang baru keluar kandang. Masih banyak cara untuk mengatasi urusan ekonomi terutama dengan cara mandiri. Utamakan pengalaman dan pembelajaran yang baik tanpa melihat gengsi dihadapan orang banyak. Cara sederhana yang bisa kita lakuin salah satunya adalah usaha.

Usaha bisa dimulai dari skala manapun. Pelajari strategi dan pemahaman bisnis modelnya supaya akurat. Namun jangan pernah melupakan urusan perizinan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan masyarakat yang ingin membuat usaha skala perorangan proses pendaftarannya sederhana loh. Beberapa berkas yang disiapkan salah satunya minta surat pengantar dari RT dan RW setempat dan diproses di Kelurahan atau Kecamatan. Setelah itu kita telah resmi dapat membuka usaha dilokasi yang telah didaftarkan.

Agar lebih jelasnya, mending simak materi dibawah ya biar wawasan kita makin terbuka J

SERTIFIKASI P-IRT

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya  setelah produsen telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. SPP-IRT diperuntukkan bagi produk pangan yang memiliki tingkat risiko yang rendah dan daya simpan yang tidak terlalu lama. Hal ini biasanya ditujukan pada Industri Rumah Tangga Pangan IRTP karena industri seperti ini memiliki daya simpan yang tidak terlalu lama serta memiliki resiko yang rendah. Di dalam lingkup SPP-IRT terdapat juga nomor P-IRT yang wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP setelah produk menerima sertifikat SPP-IRT. SPP-IRT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila produk yang dihasilkan masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila SPP-IRT telah habis masa berlakunya maka produk tersebut harus ditarik dari pasaran dan dilarang untuk diedarkan kembali.

Berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengatakan bahwa produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota pada daerah tersebut. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dapat diajukan dengan beberapa prosedur, yaitu:

1.      Mengajukan Permohonan SPP-IRT

Permohonan pengajuan SPP-IRT diterima oleh Bupati atau Walikota lebih spesifik lagi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Selain melakukan pengajuan permohonan, industri rumah tangga yang ingin mengajukan SPP-IRT perlu mengisi beberapa formulir, yaitu:

a.       Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut : 

·         Nama jenis pangan

·         Nama dagang atau merek

·         Jenis kemasan

·         Berat bersih

·         Komposisi

·         Tahapan produksi

·         Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP

·         Nama pemilik

·         Nama penanggung jawab

·         Informasi kadaluwarsa

·         Informasi kode produksi

b.      Dokumen lain, yaitu :

·         Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang

·         Rancangan label pangan

  

2.      Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan

Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan ini di selenggarakan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota. Penyuluhan diberikan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari BPOM yang ditugaskan oleh walikota atau bupati. Peserta penyuluhan ini adalah pemilik atau penanggung jawab dari IRTP tersebut. Materi yang diberikan adalah peraturan perundang-undangan di bidang pangan, keamanan dan mutu pangan, teknologi proses pengolahan, prosedur operasi sanitasi standar, CPPB (cara produksi pangan yang baik), penggunaan BTP (bahan tambahan pangan), persyaratan label dan iklan pangan, pencantuman label halal, etika bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP.

Sertifikat penyuluhan keamanan pangan dapat diberikan kepada pemilik atau penanggung jawab industri rumah tangga jika peserta telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan kategori hasil evaluasi cukup atau 60.

3.      Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pemeriksaan sarana produksi pangan di industri rumah tangga dilakukan apabila pemilik atau penanggung jawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga pengawas pangan kabupaten atau kota dengan dilengkapi surat tugas dari walikota atau bupati lebih spesifik lagi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan keputusan kepala BPOM Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi  Pangan Industri Rumah Tangga. Pemeriksaan sarana produksi meliputi lokasi dan lingkungan produksi; bangunan dan fasilitas ; peralatan produksi; suplai air atau sarana penyediaan air; fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi; kesehatan dan higiene karyawan; pemeliharaan dan program higiene sanitasi;  penyimpanan; pengendalian proses; pelabelan pangan; pengawasan oleh penanggung jawab; penarikan produk; pencatatan dan dokumentasi; pelatihan karyawan. Apabila IRTP telah memasuki level I atau II maka SPP-IRT dapat diberikan kepada pemohon.

4.      Pemberian Nomor P-IRT

Nomor P-IRT yang diberikan minimal adalah 15 digit. Nomor P-IRT diberikan hanya kepada satu jenis produk pangan saja. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan  provinsi, kabupaten/kota,  pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota. 

Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :  

a. digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Sub Lampiran   6

b. digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai Sub Lampiran 7

c. digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai        Sub Lampiran 8

d. digit ke 8 dan 9  menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah         memperoleh SPP-IRT

e. digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota       yang bersangkutan.

f. digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku    

Referensi

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga